PPKM menurut provinsi dan Update dan Pedoman COVID-19

Berdasarkan data per 1 November 2021, total kasus terkonfirmasi covid di Indonesia saat ini sebanyak 4.244.761 dengan 4.089.419 dinyatakan sembuh, sedangkan jumlah pasien meninggal sebanyak 143.423.

Kurva sebaran covid pun menunjukkan kurva landai dengan rata-rata kasus positif Covid-19 per hari di angka kurang dari 1.000. Angka ini telah jauh berkurang dari puncak kasus tertinggi pada pertengahan Juli yang mencapai di atas 50 ribu.

Artinya, pandemi Covid-19 di tanah air cukup terkendali. Bahkan Indonesia sempat mendapat apresiasi sebagai salah satu negara dengan pengendalian pandemi terbaik berdasarkan data John Hopkins University CSSE Covid-19 pada 12 September 2021. Saat ini posisi Indonesia di mata dunia dalam penanganan pandemi covid-19 menempati peringkat ke-13, berdasarkan data Worldometers,

Kemajuan dalam penanganan pandemi tentu tidak terlepas dari upaya-upaya pemerintah. Salah satunya yaitu mengimbau agar warga masyarakat melakukan vaksinasi. Adapun vaksinasi disediakan oleh pemerintah secara gratis melalui fasilitas kesehatan maupun instansi lainnya.

Per 1 November 2021, tercatat 120,052,587 (57,59%) orang telah menerima VAKSINASI dosis pertama dan 74,088,927 orang (35,51%) telah menerima vaksinasi dosis kedua. Wilayah dengan persentase vaksin terbaik yaitu DKI Jakarta, diikuti oleh Bali, Kepulauan Riau, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Indikator Penetapan Level PPKM

Di samping terus menggencarkan vaksinasi untuk masyarakat umum, pemerintah juga menerapkan pemberlakuan PPKM di seluruh Indonesia dengan kategori level 1-4. Penentuan level 1-4 ini didasarkan pada status zonasi wilayah, kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, serta capaian vaksinasi di wilayah tersebut.

Zonasi wilayah berdasarkan acuan indikator dari WHO adalah sebagai berikut:

  • Zona Hijau ditandai dengan kurang dari 1 kasus per 100.000 orang.
  • Zona Kuning 1-9 kasus per 100.000 orang.
  • Zona Oranye 10-24 kasus per 100.000 orang.
  • Zona Merah lebih dari 25 kasus per 100.000 orang.

Adapun kriteria pedoman yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan adalah:

Level 1: Di wilayah dengan kategori level 1, angka kasus penularan sedikit sekali dan masih dapat dikendalikan. Pembatasan pun diberlakukan sebagai upaya pencegahan.

Level 2: Di wilayah dengan kategori level 2, terjadi kasus penularan rendah di komunitas.

Level 3: Di wilayah dengan kategori level, terjadi kasus penularan komunitas yang cukup tinggi sehingga kapasitas respons terbatas dan ada risiko pelayanan kesehatan kurang memadai.

Level 4: Di wilayah dengan kategori level 4, situasi penularan sangat tinggi sehingga menjadi tidak terkendali. Kapasitas respons pun tidak memadai untuk mengatasi semua kasus yang ada.

Lebih lanjut, pemerintah menetapkan bahwa wilayah yang berstatus level 3 dapat turun menjadi level 2 apabila total vaksinasi dosis 1 mencapai 50% dan vaksinasi dosis 1 lansia mencapai 40%. Kemudian, wilayah berstatus level 2 dapat turun menjadi level 1 apabila total vaksinasi dosis 1 mencapai 70% dan vaksinasi dosis 1 lansia mencapai 60%.

Peraturan PPKM Level 1-4

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) merupakan salah satu upaya pemerintah guna mengendalikan angka penularan Covid-19. Hingga kini PPKM telah berlangsung cukup lama dan berdampak yang signifikan bagi masyarakat Indonesia.

Salah satu sektor yang terkena dampak besar adalah transportasi. Dengan dibatasinya pergerakan masyarakat, pengguna kendaraan umum tidak leluasa bepergian jarak jauh. Ada beberapa peraturan yang perlu diperhatikan jika ingin bepergian ke luar kota. Sebelum membeli tiket bus, misalnya, Anda diwajibkan untuk menunjukkan kartu vaksin.

Lantas, peraturan apa lagi yang perlu diperhatikan? Berikut ini penjelasan selengkapnya mengenai peraturan yang ditetapkan untuk PPKM level 1-4.

Peraturan PPKM Level 1

  • Pekerjaan non-esensial dilaksanakan Work From Office (WFO) dengan kapasitas 75%
  • Pekerjaan esensial dilaksanakan 100% dengan pembagian kerja 2 shift.
  • Toko dan pasar buka dengan kapasitas 75 persen
  • Mall buka dengan kapasitas 75 persen sampai pukul 21.00
  • Pedagang kaki lima, warung kelontong, dan sejenisnya boleh buka sampai pukul 20.00
  • Warung makan boleh buka dengan kapasitas 75% hingga pukul 21.00
  • Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan dengan 50% tatap muka, dan 50% online
  • Tempat ibadah dibuka dengan kapasitas 50%
  • Tetap memakai masker dan menerapkan protokol kesehatan dengan baik saat melaksanakan kegiatan di luar rumah.

Peraturan PPKM Level 2

  • Pembelajaran dilaksanakan secara online atau tatap muka tatap muka terbatas dengan kapasitas maksimal 50%, kecuali untuk Sekolah Luar Biasa dengan kapasitas 62% - 100% dan PAUD maksimal 33%.
  • Kegiatan sektor non esensial diberlakukan 50% WFO bagi pegawai yang sudah divaksin.
  • Kegiatan pada sektor esensial beroperasi dengan kapasitas 50-75% dengan menerapkan protokol kesehatan dan karyawan tidak diperkenankan makan bersamaan.
  • Kegiatan sektor kritikal beroperasi 100% pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat. Yang termasuk sektor ini adalah kesehatan, keamanan dan ketertiban, serta penanganan bencana.
  • Tempat belanja kebutuhan sehari-hari boleh buka sampai pukul 21.00 dengan kapasitas pengunjung 75%, sedangkan tempat belanja barang non kebutuhan sehari-hari hanya buka sampai pukul 18.00.
  • Supermarket dan hypermarket wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi.
  • Apotek boleh buka 24 jam
  • Pedagang kaki lima, toko kelontong dan lain sejenisnya boleh buka sampai dengan Pukul 21.00.
  • Warung makan boleh buka sampai pukul 21.00 dengan maksimal pengunjung dine in 50%. Waktu makan dibatasi 60 menit.
  • Restoran dalam gedung boleh melayani dine-in dengan maksimal 50% kapasitas dan waktu makan dibatasi 60 menit.
  • Restoran di ruang terbuka boleh buka sampai pukul 21.00 dengan kapasitas maksimal 50% dan waktu makan maksimal 60 menit
  • Mall dibuka dengan kapasitas maksimal 50% sampai dengan pukul 21.00
  • Bioskop dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50%. Pengunjung usia <12 tahun dilarang masuk
  • Kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik dan konstruksi swasta beroperasi 100%.
  • Ibadah berjamaah diperbolehkan dengan maksimal 75%.
  • Fasilitas umum dibuka dengan kapasitas maksimal 25%. Anak <12 tahun dilarang masuk.
  • Kegiatan seni, budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan boleh dilakukan dengan kapasitas maksimal 50%.
  • Transportasi umum beroperasi 100% dengan menerapkan protokol kesehatan.
  • Resepsi pernikahan maksimal 50 undangan dan tidak mengadakan makan di tempat
  • Masyarakat yang ingin melakukan perjalanan domestik jarak jauh wajib disuntik vaksin lebih dulu (minimal dosis pertama). Khusus penumpang pesawat wajib memiliki bukti PCR (H - 2) sedangkan penumpang sepeda motor, mobil, bus, kereta api dan kapal laut wajib memperlihatkan hasil tes Antigen (H -1).
  • Aplikasi Peduli Lindungi digunakan untuk skrining pengunjung pada pintu akses masuk tempat umum.
  • Tetap memakai masker dan menerapkan protokol kesehatan dengan baik saat melaksanakan kegiatan di luar rumah.

Peraturan PPKM Level 3

  • Pembelajaran dilaksanakan secara online atau tatap muka tatap muka terbatas dengan kapasitas maksimal 50%, kecuali untuk Sekolah Luar Biasa dengan kapasitas 62% - 100% dan PAUD maksimal 33%.
  • Kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 100% Work From Home (WFH).
  • Kegiatan pada sektor esensial beroperasi dengan kapasitas 50% staf dan menerapkan sistem kerja shift. Karyawan tidak diperkenankan makan bersamaan.
  • Kegiatan sektor kritikal seperti kesehatan, keamanan dan ketertiban dapat beroperasi 100% staf
  • Tempat belanja kebutuhan sehari-hari boleh buka sampai pukul 21.00 dengan kapasitas pengunjung 50%, sedangkan tempat belanja barang non kebutuhan sehari-hari hanya buka sampai pukul 17.00.
  • Supermarket dan hypermarket wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi.
  • Apotek boleh buka 24 jam
  • Pedagang kaki lima, toko kelontong dan lain sejenisnya boleh buka sampai dengan pukul 21.00.
  • Warung makan boleh buka sampai pukul 21.00 dengan maksimal pengunjung dine in 50%. Waktu makan dibatasi 60 menit.
  • Restoran di dalam gedung hanya melayani take away dan delivery.
  • Restoran di ruang terbuka boleh buka sampai pukul 21.00 dengan kapasitas maksimal 50%, satu meja dua orang, dan waktu makan maksimal 60 menit
  • Mall dibuka dengan kapasitas maksimal 50% sampai dengan pukul 21.00. Anak di bawah 12 tahun dilarang masuk mall kecuali di DKI Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya dengan didampingi orang tua. Tempat bermain dan tempat hiburan dalam mall ditutup.
  • Bioskop dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50%. Pengunjung usia <12 tahun dilarang masuk
  • Kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik beroperasi 100% sedangkan non publik maksimal 30 orang.
  • Ibadah berjamaah diperbolehkan dengan maksimal 50%.
  • Fasilitas umum ditutup. Dilakukan uji coba protokol kesehatan untuk tempat wisata tertentu
  • Kegiatan olahraga maksimal 4 orang atau 50% di ruang terbuka.
  • Restoran di fasilitas olahraga boleh melayani dine in dengan kapasitas maksimal 25% dan waktu makan maksimal 60 menit
  • Transportasi umum beroperasi 70% dengan menerapkan protokol kesehatan.
  • Resepsi pernikahan maksimal 20 undangan dan tidak mengadakan makan di tempat
  • Masyarakat yang ingin melakukan perjalanan domestik jarak jauh wajib disuntik vaksin lebih dulu (minimal dosis pertama). Khusus penumpang pesawat wajib memiliki bukti PCR (H - 2) sedangkan penumpang sepeda motor, mobil, bus, kereta api dan kapal laut wajib memperlihatkan hasil tes Antigen (H -1).
  • Aplikasi Peduli Lindungi digunakan untuk skrining pengunjung pada pintu akses masuk tempat umum.
  • Tetap memakai masker dan menerapkan protokol kesehatan dengan baik saat melaksanakan kegiatan di luar rumah.

Peraturan PPKM Level 4

  • Pembelajaran dilaksanakan secara online
  • Kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 100% Work From Home (WFH).
  • Kegiatan pada sektor esensial beroperasi dengan kapasitas 50% staf dan menerapkan sistem kerja shift. Karyawan tidak diperkenankan makan bersamaan.
  • Kegiatan sektor kritikal seperti kesehatan, keamanan dan ketertiban dapat beroperasi 100% staf
  • Tempat belanja kebutuhan sehari-hari boleh buka sampai pukul 21.00 dengan kapasitas pengunjung 50%, sedangkan tempat belanja barang non kebutuhan sehari-hari hanya buka sampai pukul 17.00.
  • Supermarket dan hypermarket wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi.
  • Apotek boleh buka 24 jam
  • Pedagang kaki lima, toko kelontong dan lain sejenisnya boleh buka sampai dengan pukul 21.00.
  • Warung makan boleh buka sampai pukul 20.00 dengan maksimal pengunjung dine in 25%. Waktu makan dibatasi 30 menit.
  • Restoran di dalam gedung hanya melayani take away dan delivery.
  • Restoran di ruang terbuka boleh buka sampai pukul 21.00 dengan kapasitas maksimal 50%, satu meja dua orang, dan waktu makan maksimal 60 menit
  • Mall ditutup kecuali untuk pegawai toko online maksimal 3 orang.
  • Kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik beroperasi 100%.
  • Ibadah berjamaah diperbolehkan dengan maksimal 50%.
  • Fasilitas umum ditutup.
  • Kegiatan seni, budaya, olahraga, dan sosial kemasyarakatan ditutup.
  • Transportasi umum beroperasi 50% dengan menerapkan protokol kesehatan.
  • Resepsi pernikahan ditiadakan.
  • Masyarakat yang ingin melakukan perjalanan domestik jarak jauh wajib disuntik vaksin lebih dulu (minimal dosis pertama). Khusus penumpang pesawat wajib memiliki bukti PCR (H - 2) sedangkan penumpang sepeda motor, mobil bus, kereta api dan kapal laut wajib memperlihatkan hasil tes Antigen (H -1).
  • Aplikasi Peduli Lindungi digunakan untuk skrining pengunjung pada pintu akses masuk tempat umum.
  • Tetap memakai masker dan menerapkan protokol kesehatan dengan baik saat melaksanakan kegiatan di luar rumah.

Pemberlakukan PPKM Level 1-4 di Seluruh Indonesia

Berdasarkan peraturan terbaru dari pemerintah Indonesia, saat ini diberlakukan PPKM level 1-4 di wilayah sebagai berikut:


Provinsi Level 1

Aceh

Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Utara, dan Kota Subulussalam

Sumatera Utara

Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Nias Barat, Kota Sibolga, dan Kota Tebing Tinggi.

Jambi

Kabupaten Merangin dan Kota Sungai Penuh

Sumatera Selatan

Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Empat Lawang

Bengkulu

Kabupaten Kaur dan Kabupaten Lebong

Kepulauan Riau

Kota Tanjung Pinang

Nusa Tenggara Barat

Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Sumbawa Barat

Kalimantan Barat

Kabupaten Sekadau

Kalimantan Selatan

Kabupaten Balangan

Sulawesi Utara

Kabupaten Kepulauan Sangihe

Sulawesi Tenggara

Kabupaten Kolaka, Kabupaten Muna, Kabupaten Buton, Kabupaten Konawe Kepulauan, Kabupaten Bombana, Kabupaten Buton Tengah, dan Kabupaten Buton Selatan.

Maluku

Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Buru, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Buru Selatan, dan Kota Tual

Maluku Utara

Kabupaten Pulau Morotai

Papua

Kabupaten Sarmi, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Waropen, Kabupaten Asmat, Kabupaten Supiori, Kabupaten Mamberamo Raya, dan Kabupaten Mamberamo Tengah

Papua Barat

Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Maybrat, dan Kabupaten Manokwari Selatan

Jawa Timur

Kota Blitar

Provinsi Level 2

Aceh

Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Pidie Jaya, Kota Sabang, Kota Lhokseumawe, Kota Langsa.

Sumatera Utara

Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Nias, Kabupaten Langkat, Kabupaten Karo, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Asahan, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Dairi, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Samosir, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Nias Utara, Kota Medan, Kota Pematangsiantar, Kota Tanjung Balai, dan Kota Gunungsitoli.

Sumatera Barat

Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, Kota Solok, Kota Payakumbuh, dan Kota Pariaman.

Riau

Kabupaten Kampar, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kota Pekanbaru, dan Kota Dumai.

Jambi

Kabupaten Kerinci, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo dan Kota Jambi.

Sumatera Selatan

Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Lahat, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan, Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Kota Palembang, Kota Pagar Alam, Kota Lubuklinggau, dan Kota Prabumulih.

Bengkulu

Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Seluma, Kabupaten Muko Muko, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Bengkulu Tengah, dan Kota Bengkulu.

Lampung

Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Pesisir Barat, Kota Bandar Lampung, dan Kota Metro.

Kepulauan Riau

Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Lingga, Kabupaten Kepulauan Anambas, dan Kota Batam.

Nusa Tenggara Barat

Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, Kabupaten Lombok Utara, Kota Mataram, dan, Kota Bima.

Nusa Tenggara Timur

Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Belu, Kabupaten Alor, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Sikka, Kabupaten Ende, Kabupaten Ngada, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Lembata, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Malaka, dan Kota Kupang.

Kalimantan Barat

Kabupaten Sambas, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sintang, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak, Kabupaten Melawi, Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Kubu Raya, Kota Pontianak, dan Kota Singkawang.

Kalimantan Tengah

Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur.

Kalimantan Selatan

Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Tabalong dan Kota Banjarbaru.

Kalimantan Timur

Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kota Balikpapan, dan Kota Samarinda.

Kalimantan Utara

Kabupaten Nunukan

Sulawesi Utara

Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Bolaang, Mongondow Utara, Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang Biaro, Kota Manado, Kota Bitung, Kota Tomohon, dan Kota Kotamobagu.

Sulawesi Tengah

Kabupaten Donggala, Kabupaten Toli Toli, Kabupaten Morowali, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Tojo Una-Una, Kabupaten Sigi, Kabupaten Morowali Utara, dan, Kota Palu.

Sulawesi Selatan

Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Takalar, Kabupaten Gowa, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bone, Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kabupaten Barru, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Wajo, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Luwu, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Toraja Utara, Kota Makassar, Kota Pare Pare, dan Kota Palopo

Sulawesi Tenggara

Kabupaten Konawe, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Kolaka Utara, Kabupaten Konawe Utara, Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Muna Barat, dan Kota Kendari.

Gorontalo

Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Gorontalo Utara, dan Kota Gorontalo.

Sulawesi Barat

Kabupaten Pasangkayu, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Polewali Mandar, dan Kabupaten Majene.

Maluku

Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Maluku Barat Daya, dan Kota Ambon.

Maluku Utara

Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Pulau Taliabu, Kota Ternate, dan Kota Tidore Kepulauan.

Papua

Kabupaten Merauke, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Nabire, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Keerom, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Mappi, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Nduga, Kabupaten Puncak, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Deiyai, dan Kota Jayapura.

Papua Barat

Kabupaten Manokwari, Kabupaten Fak Fak, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Pegunungan Arfak, dan Kota Sorong

Jawa Barat

Kota Cirebon, Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar

Jawa Tengah

Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Sragen, Kota Tegal, Kota Surakarta, Kota Semarang, Kabupaten Klaten, Kabupaten Kendal, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Semarang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Demak.

Jawa Timur

Kota Madiun, Kota Kediri, Kabupaten Jombang, Kabupaten Banyuwangi, Kota Pasuruan

Provinsi Level 3

Aceh

Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Simeulue, Kabupaten Gayo Lues, dan Kota Banda Aceh.

Sumatera Utara

Kota Binjai dan Kota Padang Sidempuan.

Sumatera Barat

Kabupaten Pasaman Barat, Kota Sawahlunto, Kota Padang Panjang, dan Kota Bukittinggi.

Sumatera Selatan

Kabupaten Musi Rawas Utara.

Lampung

Kabupaten Pringsewu.

Kepulauan Bangka Belitung

Kabupaten Belitung, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Belitung Timur, dan Kota Pangkalpinang.

Kepulauan Riau

Kabupaten Natuna.

Nusa Tenggara Timur

Kabupaten Sumba Tengah.

Kalimantan Tengah

Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Pulang Pisau dan Kota Palangka Raya.

Kalimantan Selatan

Kabupaten Tanah Bumbu.

Kalimantan Timur

Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Mahakam Ulu, dan Kota Bontang.

Kalimantan Utara

Kabupaten Malinau dan Kabupaten Tana Tidung.

Sulawesi Utara

Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Sulawesi Tengah

Kabupaten Banggai, Kabupaten Poso, Kabupaten Buol dan Kabupaten Banggai Laut.

Sulawesi Tenggara

Kota Baubau.

Sulawesi Barat

Kabupaten Mamuju Tengah.

Papua

Kabupaten Boven Digoel.

Papua Barat

Kabupaten Sorong dan Kabupaten Teluk Bintuni.

DKI Jakarta

Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Kota Administrasi Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Timur, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Banten

Kota Tangerang, Kota Cilegon, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kota Tangerang Selatan dan Kota Serang.

Jawa Barat

Kabupaten Kuningan, Kota Sukabumi, Kota Bogor, Kota Bekasi, Kota Bandung, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Majalengka, Kota Tasikmalaya, Kota Depok, Kota Cimahi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Subang dan Kabupaten Garut.

Jawa Tengah

Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Tegal, Kabupaten Rembang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pati, Kabupaten Magelang, Kabupaten Kudus, Kota Salatiga, Kota Pekalongan, Kota Magelang, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Jepara, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Brebes, Kabupaten Blora dan Kabupaten Batang.

Daerah Istimewa Yogyakarta

Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kota Yogyakarta, Kabupaten Kulonprogo, dan Kabupaten Gunungkidul.

Jawa Timur

Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Magetan, Kabupaten Madiun, Kabupaten Lumajang, Kota Surabaya, Kota Probolinggo, Kota Mojokerto, Kota Malang, Kota Batu, Kabupaten Kediri, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Blitar, Kabupaten Tuban, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Sampang, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Malang, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Jember, Kabupaten Gresik, Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Bangkalan.

Bali

Kabupaten Jembrana, Kabupaten Bangli, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Buleleng dan Kota Denpasar.

Provinsi Level 4

Aceh

Kabupaten Pidie.

Sumatera Barat

Kota Padang.

Kepulauan Bangka Belitung

Kabupaten Bangka.

Kalimantan Selatan

Kota Banjarmasin.

Kalimantan Utara

Kabupaten Bulungan dan Kota Tarakan.

Pemberlakuan peraturan PPKM di atas berdasarkan Inmendagri No. 46 dan 47 Tahun 2021 serta Inmendagri No. 56 dan 57 yang berlaku hingga 8 November 2021.

Dengan diberlakukannya PPKM level 1-4 yang berubah-ubah, ada baiknya Anda selalu mengikuti peraturan terbaru sesuai kondisi covid-19 saat ini, apalagi jika hendak bepergian ke luar kota. Sebelum membeli tiket bus online, pastikan Anda mengetahui protokol apa saja yang harus dipatuhi.

Untuk informasi selengkapnya terkait perkembangan penanggulangan covid terbaru di Indonesia, kunjungi https://covid19.go.id/.